Siswa SMK Yang Belum Divaksinasi Tidak Diperbolehkan Mengikuti PTM di Sumsel, Untuk Cegah Penularan Covid-19

Jakarta - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 tidak dibenarkan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di Sumatera Selatan (Sumsel). Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penularan dan klaster baru.

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumsel Mondyaboni mengungkapkan, kebijakan itu dibuat demi keamanan dan kesehatan anak didik. Alasannya, pandemi Covid-19 belum berakhir meski kasus positif melandai.

Untuk memastikan siswa yang mengikuti PTM benar-benar sudah menjalani vaksinasi, setiap sekolah mengaplikasikan PeduliLindungi. Jika terkendala data pribadi seperti NIK, siswa bisa menunjukkan kartu tanda sudah divaksin sebagai bukti.

"Siswa dapat melakukan scan barcode melalui aplikasi PeduliLindungi agar bisa mengikuti PTM,"ungkap Mondyaboni, Kamis (4/11).

Bagi siswa yang belum mendapat suntikan vaksin tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring seperti sebelumnya. Guru akan memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses belajar meski dilakukan secara online. "Yang belum divaksin belajar secara daring,"kata dia.

Kebijakan ini juga diharapkan untuk mendorong siswa mengikuti program vaksinasi Covid-19. Harapannya, pencapaian herd immunity di provinsi itu terwujud pada awal 2022. "Kebijakan ini untuk mendukung capaian herd resistance,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy menjelaskan, vaksinasi bagi siswa atau anak berusia 12-19 tahun baru 3 persen dari complete sasaran 846 ribu orang. Persentasenya masih rendah dibanding kelompok lain yang rata-rata telah mencapai 40,26 persen dari target 6,3 juta orang secara keseluruhan.

Menurut dia, rendahnya vaksinasi di Sumsel masih terkendala ketersediaan pasokan vaksin dari pemerintah pusat. Kiriman vaksin rata-rata hanya 471 ribu dosis per bulan atau jauh dari jumlah suitable sebanyak 1,5 juta dosis.

"Masalahnya masih pada pasokan vaksin, tidak sejalan dengan antusiasme masyarakat untuk divaksin,"pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wagub DKI Pastikan Menjaga Kestabilan Harga Sembako Jelang Nataru 2022

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan pihak Pemprov DKI sudah melakukan berbagai persiapan antisipasi menghadapi kenaikan harga sembako jelang hari Natal dan tahun baru 2022. "Sudah kita antisipasi dan juga sudah kita rapatkan. InsyaAllah nanti kita akan coba untuk dapat menjaga kestabilan harga mengendalikan dan juga memastikan ketersediaan stok pangan bagi kebutuhan pangan dan tahun baru,"kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu malam (15/12). Jelang Natal dan Tahun Baru sejumlah harga sembako memang mengalami peningkatan. Tapi, Riza memastikan pihaknya akan berupaya agar kenaikan harga sembako tetap dapat dijangkau warga. "Harganya InsyaAllah tetap terjangkau sekalipun ada peningkatan di beberapa jenis pangan,"jelasnya. Menurut Riza kenaikan harga sembako jelang libur panjang adalah suatu hal yang wajar terjadi. Tapi, tetap pada koridor kewajaran. "Kenaikan itu kan biasa, itu kan teori supply demand, ketika lebaran,
Baca selengkapnya

ICW Mengkritik Ketua KPK Terkait Usulan Akan Lakukan Hukum Mati Bagi Koruptor

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Ketua KPK Firli Bahuri yang mendorong agar koruptor dihukum mati . ICW menilai pernyataan Firli tersebut hanyalah pencitraan belaka. "Bagi ICW, ucapan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait dengan hukuman mati hanya sekadar pencitraan. Ia sedang memanfaatkan narasi hukuman mati untuk menunjukkan seolah-olah berpihak pada pemberantasan korupsi,"kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (26/11). Kurnia punya alasan mengapa ICW menilai seperti itu. Dia mengungkapkan, jika dilihat dari kualitas penegakan hukum KPK saja, terlihat adanya kemunduran yang luar biasa. Dia mencontohkan penanganan kasus dua menteri yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK. Keduanya, kata Kurnia, melakukan korupsi di saat pandemi. Namun faktanya hanya dituntut ringan saja oleh KPK. "Edhy dituntut 5 tahun dan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara. Padah
Baca selengkapnya

Pemerintah DIY Buat Sejumlah Persiapan Terkait Antisipasi Lonjakan Covid-19 Saat Nataru

Jakarta - Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) membuat sejumlah persiapan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Langkah yang diambil di antaranya mengaktifkan kembali selter-selter isolasi mandiri (isoman). "Seperti (shelter) UGM, UNY, BBWSO juga kita aktifkan,"tutur Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Jumat (3/12). Aji mengatakan, kewaspadaan ini dilakukan karena adanya varian baru omicron. Varian ini dilaporkan telah masuk ke sejumlah negara. "Meski Yogyakarta tidak menjadi tempat penurunan langsung wisatawan dan pekerjaan migran, kami sangat mewaspadai. Jangan sampai varian ini masuk,"ucapnya. Pemda DIY juga meminta agar rumah-rumah sakit di daerah itu untuk waspada. Jangan sampai alarm unit tanda waspada telat untuk direspons.
Baca selengkapnya